Kewirausahaan dan Kepemilikan Usaha Kaitannya dengan Perekonomian Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah mengalamai kemajuan yang sangat pesat. Keberadaaan wirausaha merupakan faktor yang mendorog kemajuan ekonomi. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan wirausahawan untuk menciptakan iklim bisnis yang mempu menopang perekonomian

Ketika seorang wirausahawan sudah memutuskan untuk meluncurkan usahanya, salah satu dari beberapa masalah awal yang dihadapinya adalah memilih bentuk kepemilikan. Sering kali para wirausahawan tidak cukup banyak meluangkan waktu untuk dan usaha untuk mengevaluasi dampak dari berbagai jenis bentuk kepemilikan atas diri mereka dan usahanya. Mereka hanya memilih begitu saja salah satu bentuk kepemilikan berdasarkan kebiasaan atau memiliki bentuk bentuk yang paling banyak digunakan dalam waktu tersebut. Memilih suatu bentuk kepemilikan adalah hal yang penting karena ini adalah keputusan yang memilki pengaruh jangka panjang bagi seorang wirausahawan maupun usahanya. Walaupun keputusan tersebut dapat diubah, mengubah suatu bentuk kepemilikan menjadi bentuk kepemilkan yang lain dapat dapat menjadi hal yang meyulitkan, memakan waktu, rumit, serta mahal.

Dalam banyak kejadian, mengubah suatu usaha dari salah satu bentuk kepemilikanke bentuk yang lain akan memicu berbagai konsekuensi pajak yang memberatkan bagi para pemilk. Oleh karenanya, para wirausahawan harus bertindak dengan benar sejak awal. Tidak ada bentuk kepemilikan yang “terbaik”. Bentuk kepemilikan yang terbaik untuk seorang wirausahawan mungkin sama sekali tidak sesuai untuk wirausahawan lainnya. Memilih bentuk kepemilikan yang “benar” berarti para wirausahawan harus memahami berbagai karakteristik dari tiap bentuk tersebut dan seberapa jauh karakteristik tersebut sesuai untuk usaha mereka dan kondisi personal mereka. Hanya dengan cara itu seorang wirausahawan dapat membuat keputusan yang bijak mengenai suatu kepemilikan. Makalah ini membahas tentang kewirausahaan dan kepemilikan usaha yang erat kaitannya dengan perekonomian secara nasional.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beakang diatas masalah yang dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1.2.1   Apa yang dimaksud kewirausahaan dan bentuk kepemilikan usaha?

1.2.2   Hal apa yang menjadi pertimbangan  wirausahawan sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha?

1.2.3   Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha?

1.2.4   Bagaimana peran wirausaha dalam memajukan perekonomian?

1.3  Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusunan makalah ini antara lain :

1.3.1   Untuk mengetahui kewirausahaan dan bentuk kepemilikan usaha.

1.3.2   Untuk mengetahui hal yang menjadi pertimbangan  wirausahawan sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha.

1.3.3   Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha.

1.3.4   Untuk mengetahui peran wirausaha dalam memajukan perekonomian.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Kewirausahaan dan Bentuk Kepemilikan Usaha

1.      Pengertian Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.

Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda.

Pengertian Kewirausahaan menurut beberapa ahli.

-          Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994).

-          Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different). (Drucker, 1959).

-          Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. (Zimmerer, 1996).

-          Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (star-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth). (Soeharto Prawiro, 1997).

-          Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995).

-          Kewirausahaan adalah suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. (Soeparman Spemahamidjaja, 1977).

-          Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. (S. Wijandi, 1988).

-          Kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri (self-employment). (Richard Cantillon, 1973).

-          Selanjutnya pengertian kewirausahaan menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer (1993:5) adalah “An entrepreuneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the perpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and asembling the necessary resourses to capitalize on those opportunuties”.

Jadi entrepreneur atau kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya.

2.      Bentuk Kepemilikan Usaha

Bentuk usaha atau bentuk pemilikan perusahaan ada yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan berbadan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaannya diluar yang tersebut dalam saham yang dimilikinya.

a.      Perusahaan Perseorangan

1)   Pengertian

Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Perusahaan perseorangan lebih mudah didirikan karena tidak perlu izin usaha, tidak perlu berbadan hukum, dan modalnya tidak besar.

2)      Ciri-ciri perusahaan perseorangan :

-          Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan

-          Tanggung jawab tidak terbatas dan bias melibatkanharta pribadi

-          Tidak ada pajak, yang ada adalah retribusi

-          Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri

-          Keuntungan yang kecil terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar

-          Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup

-          Sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan

3)      Keuntungan perusahaan perseorangan :

-          Seluruh laba menjadi miliknya

Bentuk perusahaan perseorangan ini memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan.

-          Kepuasan pribadi

Prinsip satu pemimpin merupakan alasan yang paling baik untuk mengambil keputusan dalam pendirian usaha perseorangan. Jika berhasil insentif yang diterima akan lebih besar sehingga pemilik akan merasa puas.

-          Kebebasan dan Fleksibilitas

Pemilik usaha perseorangan ini tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Pemilik juga sebagai pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dalam kesempatan yang pendek.

-          Lebih mudah memperoleh kredit

Tanggung jawabnya tidak terbatas pada modal usaha saja, tetapi juga kekayaan pribadi dari pemilik, maka resiko kreditnya lebih kecil.

-          Sifat kerahasiaan

Dalam usaha perseorangan ini tidak perlu dibuat laporan keuangan. Dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing.

4)      Kekurangan perusahaan perseorangan

-          Tanggung jawab pemilik tidak terbatas

Artinya aset pribadi tidak dapat dibedakan dengan aset perusahaan. Dan juga kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.

-          Sumber keuangan terbatas

Karena pemilik hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.

-          Kesulitan dalam manajemen

Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pencarian kredit, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit dibanding oleh beberapa orang.

-          Kelangsungan usaha kurang terjamin

Kematian pemilik, bangkrut, atau sebab lainnya dapat menyebabkan usaha perseorangan ini berhenti kegiatannya.

-          Kurangnya kesempatan pada karyawan

Karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan akan tetap menduduki posisinya dalam jangka waktu yang relatif lama.

b.      Firma

1)      Pengertian

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan.

Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama melalui akta resmi dan yang kedua akta dibawah tangan. Jika melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita Negara. Namun jika memilih akta di bawah tangan proses tersebut tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat.

2)      Ciri dan sifat firma

-          Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin

-          Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

-          Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

-          Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

-          Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian

-          Mudah memperoleh kredit usaha.

3)      Keuntungan Firma

-          Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat karena dalam firma perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.

-          Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karena dapat menggunakan akta dibawah tangan (tidak formal).

-          Lebih mudah memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya. Apalagi jika firma tersebut didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan permerintah yang mengatur.

-          Lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang, sehingga lebih terbuka terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha.

4)      Kekurangan Firma

-          Pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya.

-          Apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

-          Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan sehingga dapat mengancam kemajuan usahanya.

-          Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu.

c.       Perseroan Komanditer (CV)

1)      Pengertian

Commanditaire Vennootschaap lebih sering disingkat dengan CV merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Persekutuan yang terdiri dari sekutu aktif (anggota yang mengelola usaha dan melibatkan harta pribadinya ketika krisis finansial) dan sekutu pasif (anggota yang menanamkan modal saja).

2)      Ciri dan sifat CV

-          Sulit untuk menarik modal yang telah disetor

-          Modal besar karena didirikan banyak pihak

-          Tidak berbadan hukum

-          Mudah mendapatkan kredit pinjaman

-          Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan

-          Relatif mudah untuk didirikan

-          Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

3)      Keuntungan CV

-          Proses pendiriannya relatif mudah

-          Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menegah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.

-          Lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya.

-          Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya.

-          CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya pada sekutu Komanditer sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer.

-          Mudah memperoleh kredit

4)      Kerugian CV

-          Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas

-          Sulit menarik kembali modal

-          Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

d.      Perseroan Terbatas (PT)

1)      Pengertian

Perseroan Terbatas (PT/ Korporasi /Korporat) : perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya.

2)      Ciri dan sifat PT :

-          kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi

-          modal dan ukuran perusahaan besar

-          kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham

-          dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham

-          kepemilikan mudah berpindah tangan

-          mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai

-          keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen

-          kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham

-          sulit untuk membubarkan pt

-          pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

3)      Keuntungan PT:

-          Pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan

-          Mudah mendapatkan tambahan dana/modal misalnya dengan mengeluarkan saham baru

-          kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin

-          Terdapat efesiensi pengelolaan sumber dana dan efesiensi pimpinan, karena pimpinan dapat diganti sewak tu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham

-          Kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham.

-          Diatur dengan jelas oleh undang-undang perseroan terbatas serta peraturan lain yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan

4)      Kekurangan PT:

-          Merupakan subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima pemegang saham akan dikenak an pajak

-          Kurang terjamin rahasia perusahaan, karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham

-          Proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dari CV

-          Proses Pembubaran, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pengambilalihan perseroan membutuhk an waktu dan biaya serta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

-          Contoh PT : PT. PELNI, PT. PERTAMINA, PT. ASTRA, PT. PLN, PT. ANGKASA PURA.

5)      Bentuk-bentuk PT :

-          PT terbuka : PT yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan sudah di perjual belikan di pasar modal.

-          PT tertutup : PT yang sahamnya dimiliki hanya di beberapa kalangan terbatas.

-          PT kosong : PT yang sudah tidak melakukan kegiatan dan akte pendirian.

Setiap tahun diadakan rapat umum pemegang saham yang berperan sebagai perusahaan tertinggi dalam PT dan setiap tahun pemegang saham memperoleh keuntungan yang di sebut dividen.

e.       Perseroan Terbatas Negara (Persero)

Persero merupakan Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham–saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT ( nama perusahaan) (PERSERO). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara.

f.       Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan Negara untuk menghindari prakter usaha yang tidak efisien.

g.      Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Perjan adalah bentuk badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (kini menjadi PT.KAI).

h.      Perusahaan Negara Umum (Perum)

Perum adalah perjan yang sudah dirubah dan dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian Saham Perum tersebut kepada Masyarakat (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Perum bertujuan mencari keuntungan tetapi tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam instruksi presiden RI Nomor 17 tanggal 28 Desember tahun 1967 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik kepentingan dibidang produksi, distribusi, maupun konsumsi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi. Walaupun seluruh modal perum dimiliki oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya pada bidang yang sama.

i.        Koperasi

1)      Pengertian

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2)      Fungsi Koperasi

-          Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.

-          Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia.

-          Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

-          Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi.

3)      Peran dan Tugas Koperasi

-          Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat Indonesia.

-          Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia.

-          Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

j.        Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya.

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

2.2    Hal yang menjadi pertimbangan  wirausahawan sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha

Beberapa persoalan terpenting yang harus dipirkan oleh para wirausahawan sebelum mereka mengevaluasi berbagai bentuk kepemilikan :

a.      Pertimbangan Pajak

Jumlah laba bersih yang menurut perkiraan wirausahawan akan dihasilkan olah usahanya dan tagihan pajak yang harus dibayar oleh sipemilik tersebut merupakan faktor-faktor yang penting ketika memilih bentuk kepemilikan. Tarif pajak bertingkat yang berlaku untuk setiap bentuk kepemilikan, perubahan yang terus-menerus dari pihak pemerintah atas undang-undang perpajakan, dan fluktuasi laba perusahaan dari tahun ke tahun akan membuat beberapa bentuk kepemilikan lebih menarik dari bentuk lainnya.

b.      Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban

Bentuk-bentuk kepemilikan tertentu memberkan perlindungan lebih tinggi terhadap kewajiban pribadi sehubungan dengan masalah keuangan, produk cacat, dan masalah-masalah lain. Wirausahawan harus memutuskan sejauh mana kesediaan mereka untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban keuangan perusahaan.

c.       Kebutuhan Modal Awal dan Masa Depan

Setiap bentuk kepemilikan memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendapatkan modal pendirian perusahaan. Bentuk mana yang lebih unggul, semua itu bergantung pada banyaknya modal yang diperlukan oleh wirausahawan dan tempat ia merencanakan untuk memperolehnya. Selain itu, sejalan dengan perkembangan usaha, akan berkembang pula kebutuhan akan modal, dan beberapa bentuk kepemilkan akan mempermudah usaha tersebut daripada bentuk kepemilikan lainnya.

d.      Pengendalian

Dengan memilih bentuk kepemilikan tertentu, wirausahawan secara otomatis melepaskan beberapa wewenang untuk mengendalikan perusahannya. Wirausahawan harus memutuskan sejak awal, seberapa banyak wewenang yang rela ia lepaskan kepada orang lain untuk mendapatkan bantuan dari orang lain dalam mengembangkan usaha yang sukses.

e.       Kemampuan Manajerial

Para wirausahawan harus menilai berbagai keahlian dan kemampuan mereka untuk mengelola suatu usaha secara efektif. Jika mereka kurang mampu atau kurang berpengalaman dalam beberapa bidang yang penting, mereka harus memilih suatu bentuk kepemilikan yang memungkinkan mereka memasukkan pemilik yang lain yang dapat memberikan berbagai keahlian yang dibutuhkan demi suksesnya perusahaan itu.

f.       Tujuan Bisnis

Seberapa besar dan seberapa menguntungkan bisnis yang direncanakan oleh wirausahawan akan memengaruhi bentuk kepemilikan sejalan dengan pertumbuhannya, tetapi pindah dari stu bentuk ke bentuk lain dapat sangat rumit dan mahal.

g.      Rencana Suksesi Manajemen

Sewaktu menentukan kepemilikan, pemilik perusahaan harus melihat ke depan sampai ke suatu hari dimana mereka akan menyerahkan perusahaannya pada generasi penerus atau pada seorang pembeli.

h.      Biaya Pembentukan

Beberapa bentuk kepemilikan lebih mahal dan memerlukan lebih banyak keterlibatan dalam pembentukannya. Untuk itu, wirausahawan harus mempertimbangan manfaat dan biaya dari bentuk-bentuk kepemilikan yang mereka pilih.

2.3  Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wirausaha

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah:

1.      Pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Menjamin sistem pasar artinya pemerintah sedapat mungkin tidak terlibat terlalu jauh dalam aktivitas ekonomi. Keterlibatan pemerintah terlalu jauh bisa fatal bagi pembangunan ekonomi wilayah karena kecenderungan terjadinya moral hazard. Pengusaha yang potensial bisa saja tersingkir karena favoritisme pemerintah.

2.      Penataan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar entrepreneur. Perlu ada jaminan legal tentang hak dan kewajiban masing masing pihak dalam menjalin kerja sama usaha. Wilayah yang tidak mampu menjamin kepastian berusaha akan mengalami kesulitan menarik entrepreneur datang ke wilayah mereka. Kepercayaan pengusaha kepada lembaga publik yang ada merupakan jaminan tumbuhnya entrepreneurship di walayah tertentu,

3.      Peningkatan rasa kehormatan dan kepercayaan diri terhadap profesi entrepreneur. Di daerah tertentu profesi sebagai entrepreneur adalah pilihan terakhir dibanding dengan profesi lain. Oleh karena itu profesi ini tidak banyak diminati penduduk lokal. Perlu upaya khusus mengubah persepsi masyarakat tentang profesi sebagai entrepreneur. Biasanya melalui pendidikan atau media masa.

Tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah pembentukan entrepreneur lokal. Kebanyakan pemerintah daerah hanya konsentrasi pada keinginan menarik entrepreneur dari luar daerah dan melupakan potensi entrepreneur lokal yang berdomisili di wilayah bersangkutan. Kebijakan publik pemerintah daerah seharusnya merangsang pengembangan entrepreneur lokal. Memang tidak salah menarik entrepreneur luar jika terjadi kekurangan stok entrepreneur lokal. Namun sering terjadi pemerintah daerah menganaktirikan pengusaha lokal. Hal ini karena pemahaman yang salah yang melihat bahwa hanya pemodal dari luar wilayah yang dapat menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri usaha di daerah adalah jumlah usaha kecil dan menengah yang cukup banyak. Jenis usaha ini sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengalaman beberapa negara maju adalah usaha besar memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor usaha kecil menengah ini yang selalu diandalkan ketika negara berada dalam krisis ekonomi.

Memang ada keraguan terhadap kemampuan usaha kecil menengah melakukan inovasi. Untuk melakukan inovasi dibutuhkan dana yang cukup besar dan pasar yang luas. Usaha kecil menengah tampaknya sulit memenuhi dua kondisi di atas. Namun demikian usaha kecil menengah dapat memainkan peran menjadi pemasok perusahan besar melalui sub-contracting. Dengan kerja sama seperti ini otomatis akan terjadi proses pemerataan karena adanya efek menetes ke bawah.

Dalam rangka pembentukan dan pengembangan usaha kecil maka dibutuhkan kebijakan kewirausahaan. Pengalaman selama ini ada 3 strategi yang ditempuh pengambil kebijakan mendorong usaha kecil:

1. Menarik usaha baru dari luar wilayah. Hal ini dilakukan jika stok entrepreneur lokal belum mencukupi sehingga banyak wilayah yang belum terlayani;
2. Membantu pengembangan usaha yang sudah ada. Pemerintah membantu pengembangan entrepreneur yang sudah ada dalam rangka meningkatkan daya saing dengan entrepreneur dari luar;
3. Mendorong pembentukan usaha baru. Pemerintah mengambil langkah ini jika pemerintah merasakan minat masyarakat lokal masuk ke sektor entrepreneurial masih kurang.

Kebijakan pemerintah di atas perlu ditunjang pula dengan kebijakan kelembagaan. Ada 4 hal yang biasanya menjadi perhatian pemerintah:

1. Membuat aturan yang mendukung dunia usaha. Peraturan yang dibuat harus memperhatikan apakah dunia usaha dimungkinkan berkembang baik atau tidak. Sering terjadi aturan pemerintah daerah justru mematikan usaha kecil dan menengah.
2. Kebijakan insentif pajak. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan insentif pajak dengan mengurangi atau bebas pajak untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan agar usaha kecil menengah mempunyai margin usaha yang lebih besar yang nantinya dapat dipakai sebagai perluasan usaha.
3. Bantuan keuangan langsung. Pemerintah dapat memberi bantuan langsung dalam bentuk menyiapkan tempat usaha atau bantan kredit lunak. Khusus untuk bantuan kredit masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak mendidik para pengusaha menjadi mandiri.
4. Bantuan non-keuangan. Bantuan non-keuangan dapat dilakukan dengan mempercepat ijin usaha atau memfasilitasi para pengusaha kecil dan menengah berkunjung ke sentra industri di tempat lain dalam rangka memperluas wawasan mereka.

Pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan usaha kecil menengah dengan membantu usaha yang baru tumbuh dengan memberikan akses terhadap fasilitas, peralatan, pelatihan, pendidikan, dan modal. Dalam kaitan itu pemerintah mengembangkan beberapa hal:

1. Membuat lembaga konseling bagi usaha baru. Dalam rangka mendirikan lembaga konseling, pemerintah dapat menjalin bekerja sama dengan pusat pengembangan usaha kecil dan menengah, jaringan bisnis, dan inkubator yang menawarkan program bantuan manajemen dan teknis yang dapat meningkatkan kesadaran kewirausahaan dan bantuan lain tentang bagaimana suatu usaha dijalankan.
2. Pendidikan kewirausahaan.  Dalam kaitan dengan pendidikan kewirausahaan pemerintah dapat berkerja sama dengan universitas yang mempunyai pusat pengembangan usaha kecil dan menengah. Pokok pokok yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah bagaimana memulai usaha, bagaimana membangun dan membuat rencana usaha, dan proses pengembangan usaha.
3. Bantuan fasilitas. Pemerintah dapat mendirikan inkubator dalam rangka memberi dukungan terhadap usaha yang baru tumbuh agar menjadi dewasa. Dukungan yang dimaksud adalah pengembangan manajemen.
4. Pembentukan modal. Pada akhirnya sebuah usaha membutuhkan modal uang dalam rangka membangun dan mengembangkan usaha.

Untuk itu pemerintah membantu pengusaha kecil melalui 2 hal:

1.    Membuat program memberi akses ke modal;

2.    Memberi bantuan modal langsung.

2.4    Manfaat dan Peran Wirausaha bagi Perekonomian

a.       Manfaat Wirausaha

Kegiatan kewirausahaan dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik. Masyarakat yang menekuni bidang wirausaha seperti ini akan menciptakan banyak peluang kerja sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Peran kewirausahaan yang sangat besar tidak hanya pada masyarakat pada umumnya. Pemerintah, lembaga non-profit dan LSM, serta perusahaan swasta juga memerlukan kewirausahaan atau disebut sebagai intrapreneurship.

Kewirausahaan memiliki empat manfaat sosial yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa, serta mengubah dan meremajakan pasar.

a.       Pertumbuhan ekonomi. Dengan kewirausahaan, dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat.

b.      Produktivitas, yaitu mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja dan input lain yang lebih sedikit. Fungsi wirausaha adalah menjalankan aset organisasi untuk mendesain, menguji dan menghasilkan produk baru.

c.       Teknologi, produk dan jasa baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi, produk dan jasa baru inovatif.

d.      Perubahan pasar, dengan globalisasi akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain.

b.      Peran Wirausaha dalam Memajukan Perekonomian

Wirausaha mempunyai kiatan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki kontrol terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak dari pada yang dapat dikomsumsinya atau dijual agar memperoleh pendapatan, selain harus memiliki inovasi dan kreativitas, seorang wirausaha juga harus mempunyai kinerja yang baik agar barang atau jasa yang diproduksinya bermanfaat bagi orang lain dan secara khusus membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumbar daya alam. Sudah tidak asing lagi bahwa indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, namun itu saja tidak cukup karena sumber daya manusia yang berkualifikasi juga menjadi syarat utama untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Selain itu, sumber daya modal, kewirausahaan juga menjadi faktor dalam memajukan perekonomian nasional.

Mungkin bagi orang awam, istilah kewirausahaan tidak mempunyai andil dalam pembangunan ekonomi karena kebanyakan wirausaha itu bersifat mandiri. Tetapi jika diteliti, wirausaha mempunyai andil yang patut diperhatikan dalam memajukan ekonomi.

Wirausaha memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Ditinjau dari aspek makro (umum), wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali dan pemicu perekonomian suatu negara. Di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika serikat, Inggris dan Jerman. Wirausaha berperan sebagai kekuatan ekonomi. Bahkan, di negara-negara yang bisa dikatakan negara maju tersebut wirausaha dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia. Peran wirausaha secara makro (umum) dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut.

a.       Menggerakan kegiatan ekonomi

Peran wirausaha sebagai penggerak kegiatan ekonomi dapat dituangkan melalui peluang usaha baru. Peluang usaha baru dapat digunakan secara maksimal jika wirausaha mampu melakukan usaha-usaha yang kreatif dan inovatif. Apabila setiap masyarakat melakukan kegiatan wirausaha yang kreatif dan inovatif, kegiatan ekonomi rakyat akan meningkat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat berperan penting dalam penggerak perekonomian.

b.      Mendorong pertumbuhan ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika Produk Domestik Bruto (PDB) rill mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan dapat diukur melalui jumlah dan harga barang atau jasa yang diproduksi. Oleh karena itu, wirausaha harus berani mengambil resiko, berorentiasi pada hasil, dan mewujudkan kegiatan produksi. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembentukan intvestasi yang produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

c.       Menciptakan lapangan pekerjaan

Keberadaan wirausaha diharakan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, baik dalam usaha mikro kecil dan menengah maupun industri. Dengan demikian, masalah pengangguran dapat teratasi dengan permintaan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi pada suatu perusahaan atau pada bentuk usaha mikro dan lain-lain.

d.      Mendorong inovasi produk baru

Persaingan usaha pada saat ini sangat ketat dan bebas. Wirausaha harus mampu memiliki produksi yang kreatif dan selalu melakukan inovasi terhadap produk. Untuk dapat unggul dalam persaingan, wirausaha harus melakukan inovasi secara terus-menerus. Melalui produk-produk yang inovatif akan lebih mudah di terima masyarakat.

e.       Meningkatkan produktivitas

Produktivitas merupakan kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Wirausaha dituntut agar menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, wirausaha dapat disebut orang yang produktif. Semakin banyak kegiatan kewirausahaan, semakin tinggi tingkat produktivitas suatu negara.

BAB III

PENUTUP

3.1    Simpulan

Kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.

Bentuk-bentuk kepemilikan usaha :Perusahaan Perseorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas Negara (Persero), Perusahaan Daerah (PD), Perusahaan Negara Jawatan (Perjan), Perusahaan Negara Umum (Perum), Koperasi dan Yayasan.

Hal yang menjadi pertimbangan  wirausahawan sebelum mengevaluasi bentuk kepemilikan usaha yaitu Pertimbangan Pajak, Kemampuan Menyelesaikan Kewajiban, Kebutuhan Modal Awal dan Masa Depan, Pengendalian, Kemampuan Manajerial, Tujuan Bisnis, Rencana Suksesi Manajemen dan Biaya Pembentukan.

Peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha antara lain Membuat aturan yang mendukung dunia usaha, Kebijakan insentif pajak, Bantuan keuangan langsung, Bantuan non-keuangan.

Peran wirausaha dalam perekonomian yaitu Menggerakan kegiatan ekonomi, Mendorong pertumbuhan ekonomi, Menciptakan lapangan pekerjaan, Mendorong inovasi produk baru dan Meningkatkan produktivitas.

3.2    Saran

Semoga dengan membaca makalah ini, pembaca dapat mengetahui peranan kewirausahaan kaitannya dengan perekonomian. Kegiatan wirausaha haruslah didukung oleh pemerintah melalui regulasi maupun bantuan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

https://alisadikinwear.wordpress.com/2012/05/11/peran-pemerintah-dalam-pengembangan-entrepreneur/ diakses tanggal 14 Maret 2015

http://coretanyeni.blogspot.com/2013/02/peran-kewirausahaan-dalam-perekonomian.html diakses tanggal 14 Maret 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewirausahaan diakses tanggal 14 Maret 2015

http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=780:tugas-kewirausahaan-bentuk-bentuk-kepemilikan-bisnis&catid=44:dasar-dasar-kewirausahaan&Itemid=69 diakses tanggal 14 Maret 2015

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-kewirausahaan-menurut-ahli/ diakses tanggal 14 Maret 2015